Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kela I B mengikuti Kegiatan Asesmen Sertifikasi Mutu Peradilan Ungggul dan Tangguh (AMPUH) yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Sertifikasi Mutu Peradilan Ungggul dan Tangguh (AMPUH) dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor 1227/KPT.W25-U/KP7.1/VI/2025 Tanggal 4 Juni 2025 perihal penunjukan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Assessment Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Adapun Tim Pengawasan terdiri atas :

1. I Gde Ginarsa, S.H. (Hakim Tinggi/Ketua Tim Asesor Ampuh PT NTB)

2. Agus Widodo, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi)

3. Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana)

4. Muhamad Mursidi, S.H. (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama)

Kegiatan dimulai dengan Pembukaan Pertemuan Asesmen SertifikAsi Mutu Peradilan Ungggul dan Tangguh (AMPUH) yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B.

Dan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi check list AMPUH dimulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Bagian Kepaniteraan, dan kesekretariatan.

 

       

Acara tersebut diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Himne Mahkamah Agung dan Pembacaan 7 Nilai utama Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas I B, YM. Bapak Relly D. Behuku., S.H., M.H., dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, YM Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum., kemudian dilanjutkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak Julius Bolla, S.H., memberikan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bagian Kepaniteraan, dilanjutkan oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Bapak H.Mustafa, S.H., memberikan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bagian Kesekretariatan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Setelah acara pembinaan selesai kemudian dilanjutkan dengan do’a, penutupan dan foto bersama.

 

     

SK KMA 2-144 Tahun 2022 menjelaskan tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan , salah satunya pengaburan/anonimisasi sebagian informasi pada putusan. Klasifikasi Perkara Pidana yang putusannya wajib di anonimisasi yaitu : Kejahatan terhadap Kesusilaan, KDRT, Kesusilaan, Perlindungan Anak, Terorisme, dan Perkara Anak. Dan untuk Perkara Perdata antara lain : Perkara Perkawinan, Perceraian, Warisan, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, dan Pengangkatan Anak.

Acara dimulai pada pukul 09.00 Wita bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.